Strategi Pencapaian RTH Publik Kota Sukabumi

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu kebutuhan bagi setiap kota di dunia, kehadirannya amat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan perkotaan. dan daya dukung lingkungan perkotaan. Di Indonesia kebutuhan untuk penyediaan RTH ini juga telah diatur melalui berbagai berbagai peraturan perundangan, yang pada pokoknya mengatur setiap wilayah perkotaan untuk menyediakan 30% lahannya bagi peruntukan RTH, yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH Privat. RTH publik ini adalah RTH yang menjadi tugas pemerintah dalam pemenuhannya. Di Kota Sukabumi pemenuhan RTH publik ini masih sangat terbatas, tercatat secara eksisting baru mencapai 1,8% dari total luasan perkotaan. Masalah lahan selama ini menjadi faktor penghambat dari Kota Sukabumi dalam penyediaan RTH Publik, terbukti dengan minimnya peningkatan lahan untuk RTH Publik yang dimiliki oleh Kota Sukabumi, walaupun kebijakan mengenai kewajiban penyediaan RTH publik ini sudah cukup lama diterapkan. Kesulitan tersebut timbul karena sebagain besar dari lahan di perkotaan adalah milik perorangan sehingga tidak bisa dengan begitu saja dilakukan perubahan status lahan sebagai RTH publik. Apabila dijabarkan tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu : 1). Mengatahui kondisi eksisting dan permasalahan lahan perencanaan 20% RTH publik kota Sukabumi, 2). Menganalisa potensi pengembangan 20% RTH publik Kota Sukabumi, 3). Menyusun strategi pemenuhan 20% RTH publik Kota Sukabumi. Penilitan ini dilakukan dengan model pendekatan spasial untuk mendapatkan kebutuhan lahan pengembangan RTH publik di Kota Sukabumi beserta statusnya, kemudian dilakukan perumusan strategi pemenuhan RTH publik melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan pengolahan data dengan menggunakan metode delphi. Berdasarkan hasil penelitian ini, Kota Sukabumi, masih kekurangan 882,82 Ha lahan RTH publik atau 18,26% dari total luasan kota. Penilaian ini menghasilkan strategi diantaranya: 1) Pemanfaatan Hasil Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) Perumahan, 2) Pengenaan status ganda pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai Lahan RTH publik dan 3) Pemanfaatan lahan pemerintah non pertanian yang belum dimanfaatkan.

Kata Kunci : RTH publik, potensi lahan, status lahan, strategi

Abstract

Green Open Space (GOS) is an essential requirement for every city in the world, as its existence is crucial to ensuring the sustainability of urban development and the environmental carrying capacity of urban areas. In Indonesia, the provision of Green Open Space has been regulated through various laws and regulations, which generally require urban areas to allocate 30% of their land for Green Open Space, consisting of 20% public GOS and 10% private GOS. Public GOS is the responsibility of the government to provide and maintain. In Sukabumi, the fulfillment of public GOS remains very limited, with the existing area reaching only 1.8% of the total urban area. Land availability has become the main obstacle for the city government in providing public GOS, as evidenced by the minimal increase in land designated for public GOS despite long-standing policies mandating its provision. This challenge arises because most urban land is privately owned, making it difficult to directly convert land status into public GOS. The objectives of this research are: (1) to identify the existing conditions and land-related issues in planning the 20% public GOS target in Sukabumi City, (2) to analyze the potential for developing 20% public GOS in Sukabumi City, and (3) to formulate strategies for achieving the 20% public GOS target. This study employed a spatial approach model to determine land requirements and land status for public GOS development in Sukabumi City. Furthermore, strategies for fulfilling public GOS were formulated through Focus Group Discussions (FGD) and data processing using the Delphi method. The results show that Sukabumi City still lacks approximately 882.82 hectares of public GOS land, equivalent to 18.26% of the total city area. The proposed strategies include: (1) utilizing housing Public Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU) areas, (2) assigning dual status to Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) as public GOS land, and (3) utilizing unused non-agricultural government-owned land.

Keywords: public green open space, land potential, land status, strategy